Sebuah esai kampanye Yayasan APEL Green Aceh
Ringkasan
Rencana pertambangan mineral logam di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya telah memicu konflik agraria di Aceh. Esai ini membaca kedua kasus ini sebagai manifestasi dari masalah struktural: bagian dari perluasan extractive frontier ke dalam bentang rempah rakyat. Di Samadua, pala (Myristica fragrans) telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sejak jauh sebelum kabupaten ini berdiri. Sementara di Beutong Ateuh, kemili (sebutan dalam bahasa Gayo-Aceh dari kemiri, Aleurites moluccana) tumbuh bersama pinang, kopi, cokelat, padi, dan durian di lereng-lereng yang menjadi hulu Sungai Meureubo dan bagian dari koridor Ekosistem Leuser-Ulu Masen. Argumen esai ini sederhana, yang sedang dipertaruhkan dari rencana tambang tersebut bukanlah sekadar tegakan hutan atau angka produksi rempah, melainkan sebuah ekonomi moral petani-pengelola bentang yang telah teruji selama beberapa generasi—sebuah tatanan yang jika dibongkar oleh rezim perizinan tambang, tidak akan dapat dipulihkan oleh kompensasi apa pun.
Membaca Dua Kecamatan sebagai Satu Peristiwa
Ada godaan untuk memperlakukan Samadua dan Beutong Ateuh, dua kecamatan bagian daerah administratif Provinsi Aceh, Indonesia sebagai dua kasus yang terpisah. Samadua berada di pesisir barat-daya Aceh dengan pala yang menuruni lereng menuju laut, sedangkan Beutong Ateuh berada di dataran tinggi pedalaman Aceh dengan kemili (kemiri) dan kopi yang mengisi celah-celah lembah pegunungan. Namun, membaca keduanya secara terpisah adalah kesalahan analitis yang serius. Keduanya memiliki kesamaan setidaknya dalam tiga hal: (1) Memiliki tegakan hutan hujan tropis Sumatra yang tersisa dan berfungsi sebagai regulator hidrologi bagi lanskap yang lebih luas; (2) Memiliki sistem pertanian rempah rakyat yang telah menghidupi keluarga selama puluhan sampai ratusan tahun; dan (3) Menghadapi gelombang baru izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang dikeluarkan atau diperbarui pada 2025–2026, yang mana terbit tanpa proses konsultasi bermakna dengan komunitas terdampak.

Lanskap kawasan Samadua yang terancam oleh rencana pertambangan, 30 September 2026 (Foto: APEL Green Aceh)
Dalam kerangka ekologi-politik, apa yang tampak di kedua kawasan adalah manifestasi lokal dari sebuah proses global yang oleh sebagian pemikir disebut sebagai accumulation by dispossession, yaitu akumulasi modal yang bekerja bukan melalui inovasi produksi, melainkan melalui perampasan ruang hidup. Ruang hidup itu bukan sekadar tanah kosong yang menunggu diberi harga; ia adalah anyaman institusi lokal, pengetahuan agroekologis, memori kolektif, dan hubungan spiritual yang membuat sebidang bentang menjadi tanah yang tidak dapat dipertukarkan.
Esai ini bergerak dalam empat langkah. Pertama, menempatkan Samadua dan Beutong Ateuh dalam lanskap ekologi-politik Aceh pasca-konflik dan pasca-tsunami. Kedua, membaca ekonomi pala dan kemili sebagai sistem produksi yang lebih dari sekadar komoditas. Ketiga, meninjau rezim perizinan tambang yang tengah bekerja di kedua kawasan, dengan perhatian khusus pada peran Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 91.K/TUN/LH/2020 dan bagaimana putusan itu tampak dilangkahi oleh serangkaian IUP baru. Keempat, membaca bencana banjir bandang Sumatra November 2025 sebagai peringatan hidrologis yang tidak boleh diabaikan dalam pengambilan keputusan tata ruang.
Samadua: Kecamatan yang Berdiri di Atas Aroma Pala
Aceh Selatan sering disebut sebagai jantung produksi pala Nusantara. Klaim ini bukan retorika. Selama lebih dari satu abad, ekonomi rumah tangga di sepanjang punggung Bukit Barisan bagian barat mulai dari Meukek, Sawang, Samadua, hingga Tapaktuan bergantung pada pohon pala yang ditanam di kebun-kebun campuran (mixed garden) yang menaungi durian, cengkeh, nilam, cabai, dan jengkol. Kebun-kebun ini bukan monokultur, melainkan menerapkan sistem agroforestri yang secara ekologis meniru struktur hutan sekunder, menyimpan air, menjaga tanah dari erosi, dan menyokong keanekaragaman hayati yang tidak akan pernah dilaporkan dalam neraca ekonomi konvensional.

Pala menjadi salah satu komoditas pertanian unggulan di Kecamatan Samadua, Aceh Selatan, 30 September 2026 (Foto: APEL Green Aceh)
Ekonomi pala Samadua adalah contoh sempurna dari apa yang dalam literatur agraria disebut smallholder resilience. Keluarga tani memiliki fleksibilitas panen yang tinggi. Pala dapat dipetik sepanjang tahun, dijual dalam bentuk fuli (bunga pala), biji, atau daging buah untuk manisan; risiko pasar tersebar; dan aset produktif dapat diwariskan lintas generasi tanpa dipecah menjadi tak bernilai. Sistem ini bukan pemberian negara. Ia dibangun oleh petani, dengan pengetahuan yang diturunkan dan diperbarui dari waduk ke waduk, dari satu musim ke musim berikutnya. Bahkan ketika serangan jamur akar putih (Rigidoporus microporus) menghantam kebun-kebun pala pada dekade lalu, respons komunitas serta dengan dukungan Forum Pala Aceh melahirkan pemulihan ratusan hektare kebun rakyat dan bibit unggul pala “Sambutan” yang lebih tahan penyakit. Ini adalah gambaran sebuah komunitas yang sanggup menjaga dirinya sendiri, sepanjang ruang hidupnya tidak diambil dari bawah kakinya.
Di sinilah persoalan tambang menjadi berbahaya. Berdasarkan pemberitaan Koalisi Masyarakat Sipil Aceh, dua perusahaan telah mengantongi IUP eksplorasi di kawasan Samadua dengan total wilayah sekitar 1.491,4 hektare: PT Bersama Sukses Mining (PT BSM) seluas 752,4 hektare dan PT Mineral Mega Sentosa (PT MMS) seluas 739 hektare. Angka itu tampak sederhana di atas kertas, tetapi jika diproyeksikan ke atas peta desa dan kebun rakyat, ia menjelma menjadi ancaman terhadap sumber air, terhadap kesuburan lereng, terhadap koneksi ekologis antara kebun pala dan tegakan hutan di puncak-puncak bukit yang menahan air hujan.
Yang lebih memprihatinkan adalah proses penerbitan izin itu sendiri. Dalam “surat cinta” terbuka yang dilayangkan Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Samadua (IMPS) pada momentum HUT ke-69 Aceh Selatan (November 2025), tampak jelas bahwa masyarakat mengalami apa yang secara teknis disebut procedural dispossession: tanah warisan mereka masuk ke dalam peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanpa sosialisasi, tanpa sepengetahuan pemilik lahan, tanpa konsultasi yang berarti. Ketika prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/Free, Prior, and Informed Consent, FPIC) direduksi menjadi tanda tangan formalitas atau dilewati sama sekali, maka izin yang terbit bukan lagi instrumen tata ruang, tetapi menjelma menjadi apa yang disebut Koalisi Masyarakat Sipil Aceh sebagai “cek kosong bagi perusahaan untuk masuk dan menguasai ruang hidup masyarakat”.
Pada malam Sabtu, 15 Agustus 2026, ratusan warga Samadua menandatangani petisi penolakan tambang di Masjid Al-Munawarah, Gampong Kota Baru, selepas salat Isya. Aksi serupa telah lebih dulu dilancarkan oleh Ikatan Kekeluargaan Samadua Aceh Selatan (IKSAS) di Kota Subulussalam. Ini bukan aksi impulsif, tetapi keputusan kolektif dari sebuah komunitas yang sudah memperhitungkan dengan matang terkait seberapa besar risiko kehilangan sumber air dari perbukitan kebun-kebun mereka, berapa lama kompensasi tambang akan menutupi hilangnya penghasilan pala lintas generasi, dan berapa banyak konflik agraria yang akan menyala jika izin tetap dipaksakan.
Beutong Ateuh: Kemiri, Sungai, dan Sejarah yang Berdarah
Sekitar dua ratus kilometer ke utara, di dataran tinggi Nagan Raya, Beutong Ateuh Banggalang menempati posisi geografis yang secara ekologis mungkin lebih strategis lagi. Kecamatan berpenduduk paling sedikit di Nagan Raya ini (sekitar 2.026 jiwa menurut data terakhir) berdiri di ketinggian sekitar 556 meter di atas permukaan laut, di titik pertemuan dua bentang ekosistem paling penting di Sumatra: Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan Ekosistem Ulu Masen. Hutan-hutan Beutong Ateuh adalah jembatan hidup antara kedua bentang itu (koridor) yang memungkinkan populasi satwa besar (misalnya orangutan, harimau, gajah sumatra) bergerak, kawin silang, dan bertahan.

Lanskap kawasan Beutong Ateuh yang menjadi tempat produk-produk unggulan pertanian ditanam, 30 Mei 2026 (Foto: APEL Green Aceh)
Di lereng-lereng koridor itulah tumbuh apa yang oleh masyarakat Aceh dan Gayo disebut Kiro/kemili bersama kopi Robusta. Luasan lahan keduanya menurut pemetaan Universitas Syiah Kuala mencakup 4.379 hektare atau lebih dari 61% dari seluruh potensi kebun kopi Kabupaten Nagan Raya. Bersama padi sawah, pinang, cokelat, dan durian, komoditas-komoditas ini membentuk sistem penghidupan yang sama tuanya, serta sama-sama moralnya dengan sistem pala Samadua.
Namun, bentang ini menyimpan luka. Nama Beutong Ateuh dalam sejarah kontemporer Aceh diikat pada dua peristiwa yang tidak boleh diabaikan. Pertama, tragedi kemanusiaan 1999, ketika kekerasan bersenjata merenggut nyawa Teungku Bantaqiah bersama puluhan santrinya—peristiwa yang menjadikan tanah ini, dalam ingatan kolektif, sebagai tanoh (tanah) para syuhada. Kedua, dan lebih baru, bencana banjir bandang dan tanah longsor pada 26 November 2025, yang menghancurkan setidaknya 200 rumah warga dan hampir menghapus Desa Kuta Teungoh dari peta. Sungai Meureubo, yang berhulu di hutan Leuser dan bermuara di Samudra Hindia, meluap dengan intensitas yang tidak pernah tercatat dalam ingatan warga tertua sekalipun. Bulan-bulan setelah bencana, warga masih tinggal di hunian sementara, dan hingga hari ini krisis air bersih belum sepenuhnya pulih.
Dalam konteks itulah rezim perizinan tambang mineral logam kembali diaktifkan. Melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 540/DPMPTSP/05/IUP-Eks./2026, PT Alam Cempaka Wangi (ACW) memperoleh IUP Eksplorasi komoditas mineral logam (tembaga) di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang seluas 1.820 hektare. Bersamanya, PT Hasil Bumi Sembada (HBS) juga mengantongi izin eksplorasi. Bila digabungkan, delapan perusahaan yang memiliki IUP di Nagan Raya, termasuk CV Blang Leumak Raya, PT Hikmah Beutong Raya, PT Mozika Karian Meutuah, PT Nagan Mineral Murni, dan dua perusahaan batu bara menandai satu hal: bentang ini sedang dipandang oleh negara bukan sebagai penyangga ekologis, melainkan sebagai cadangan mineral yang menunggu diekstraksi.

Mayarakat Beutong Ateuh sedang menjemur produk unggulan pertanian kemiri di halaman Dayah Tengku Bantaqiah, 30 September 2026 (Foto: APEL Green Aceh)
Yang membuat konfigurasi ini secara etis dan hukum bermasalah adalah keberadaan Putusan MA Nomor 91.K/TUN/LH/2020. Putusan itu, yang mencabut izin PT Emas Mineral Murni (PT EMM) atas konsesi seluas 10.000 hektare di Beutong Ateuh, disandarkan pada pertimbangan bahwa konsesi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan KEL dan fungsi lingkungan hidup, serta berada dalam kawasan rawan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan gempa bumi dengan skala VII–XII Modified Mercalli Intensity. Putusan itu, dengan kata lain, adalah instrumen hukum yang menempatkan Beutong Ateuh sebagai kawasan yang seharusnya bebas dari aktivitas ekstraktif apa pun. Munculnya kembali IUP-IUP baru pasca-putusan tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap semangat hukum yang telah ditetapkan oleh puncak peradilan Indonesia.
Rezim Perizinan sebagai Kekerasan Struktural
Marilah kita berhenti sejenak untuk merefleksikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika satu izin usaha pertambangan diterbitkan tanpa PADIATAPA, tanpa konsultasi bermakna, tanpa pemetaan tumpang tindih dengan lahan produktif rakyat, maka apa yang sedang berlangsung bukan sekadar kelalaian administratif melainkan bentuk kekerasan struktural. Kekerasan yang bekerja lewat prosedur, lewat cap dan tanda tangan, lewat peta yang dibuat di ruangan-ruangan nyaman ratusan kilometer dari kebun tempat pohon pala atau pohon kemili tumbuh.
Kekerasan itu bekerja pada beberapa level sekaligus. Pada level pertama, ia mendelegitimasi hak masyarakat atas tanahnya sendiri, yang mana telah dikelola secara turun-temurun, tetapi yang di mata rezim perizinan tidak memiliki “sertifikat formal”. Pada level kedua, ia mengubah relasi kuasa di dalam komunitas: sebagian warga, yang mendapat janji pekerjaan atau imbalan finansial, mendukung tambang; sebagian besar lainnya menolak. Ini menciptakan konflik horizontal yang sebelumnya tidak ada, dan sering kali dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk membenarkan klaim bahwa “masyarakat setempat mendukung”. Pada level ketiga, ia menyerahkan risiko jangka panjang sepertikerusakan hidrologi, kontaminasi logam berat, dan deforestasi lanjutan kepada masyarakat yang paling tidak berdaya menanggungnya, sementara keuntungan disedot ke pusat-pusat modal yang jauh di luar batas Aceh.
Dalam analisis politik-ekologi kontemporer konfigurasi ini bukan anomali, tetapi pola. Ia berulang di Halmahera, di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan Tengah, di setiap tempat di mana batas perluasan ekstraksi bergeser masuk ke wilayah yang sebelumnya dianggap “pinggiran”. Yang membuat kasus Aceh secara khusus mendesak adalah keberadaan KEL sebagai satu satunya hutan hujan tropis di dunia yang masih menampung populasi orangutan, harimau, gajah, dan badak sumatra dalam satu bentang yang sama—sebuah fakta biogeografis yang membuat setiap keputusan mengizinkan tambang di kawasan penyangganya menjadi keputusan dengan konsekuensi yang melampaui yurisdiksi Republik Indonesia.
Bencana November 2025: Peringatan yang Tidak Boleh Dilewatkan
Akibat bencana banjir bandang Sumatra pada 25 November 2025, sekitar 85 persen kampung di Beutong Ateuh hilang. Beutong Ateuh yang selama ini dikenal sebagai wilayah pertanian subur mengalami rusak parah. Sehari sebelum banjir menerjang Beutong Ateuh pada 26 November 2025, APEL Green Aceh menemukan gelondongan kayu sekitar 30 meter kubik bertumpuk di wilayah yang berbatasan dengan hutan lindung di Desa Babah Suak, penghubung antara hutan KEL dengan hutan Ulu Masen di Provinsi Aceh. FWI mencatat luas hutan di Provinsi Aceh berkurang sekitar 177 ribu hektare atau 2,5 kali luas negara Singapura hanya dalam tempo tujuh tahun. Dalam kurun setahun saja, Negeri Serambi Mekkah ini telah kehilangan sekitar 16 ribu hektare hutan alam.
Menjadikan bencana November 2025 sebagai bahan pembelajaran adalah keharusan moral dan ilmiah. Ketika hutan hulu ditebang atau dibongkar oleh aktivitas ekstraktif, maka siklus air terganggu. Curah hujan ekstrem yang frekuensi dan intensitasnya meningkat karena perubahan iklim, tidak lagi bisa diserap secara bertahap ke dalam tanah dan akuifer. Air bergerak sebagai limpasan permukaan yang membawa lumpur, batu, dan batang kayu menuruni lereng dengan kekuatan yang menghancurkan. Bila kita mengizinkan tambang mineral logam beroperasi di lereng-lereng Beutong Ateuh yang baru saja dihantam banjir bandang, atau di perbukitan Samadua yang menampung sumber air kebun-kebun pala rakyat, kita bukan hanya menantang kearifan tata ruang, tetapi secara aktif mempersiapkan bencana berikutnya.
Perlawanan Ekologis dari Bawah
Barangkali yang paling menakjubkan dari kedua kasus ini bukanlah ancamannya, melainkan responsnya. Di Samadua, aksi penolakan tambang tidak dipimpin oleh figur tunggal, melainkan oleh anyaman aktor: mahasiswa dan pelajar, tokoh masyarakat, imam masjid, ibu-ibu dan bapak-bapak yang menandatangani petisi selepas salat Isya. Di Beutong Ateuh, perlawanan berlanjut dari generasi ke generasi, dari Teungku Diwa Laksana, Abu Kamil dan masyarakat Beutong Ateuh yang pada September 2018 secara terbuka menolak eksploitasi PT EMM, hingga saat ini menolak PT Bumi Sempada dan PT Alam Cempaka Wangi. Surat resmi penolakan tambang masyarakat yang dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia pada Mei 2026, ditandatangani bersama komunitas Pawang Uteun, Yayasan APEL Green Aceh, dan 99 organisasi masyarakat sipil lokal, nasional maupun global.
Perlawanan ini bukan sekadar reaksi. Ia adalah pernyataan positif tentang bentuk pembangunan yang diinginkan. Ketika Rusli, Sekretaris Desa Babah Suak, mengatakan “Tanah Beutong ini bukan untuk diperjualbelikan”, ia sedang mengartikulasikan sebuah teori politik: bahwa tanah bukan komoditas, bahwa nilai bentang tidak dapat direduksi menjadi rupiah per hektare. Ketika seorang warga di Beutong Ateuh berkata “kalau pertanian, sudah pasti warga yang mendapat manfaatnya dan alam terjaga”, ia sedang mengajukan sebuah proposisi ekonomi-politik yang sepenuhnya masuk akal: bahwa pertanian rakyat, yang menyebarkan manfaat secara luas dan menjaga fungsi ekologis adalah bentuk pembangunan yang lebih rasional daripada tambang ekstraktif yang mengonsentrasikan keuntungan di pusat dan meninggalkan biaya di pinggiran.
Perlawanan ini bergerak dalam kerangka hukum, moral, dan ekologis sekaligus. Ia mengingatkan negara pada Putusan MA 91.K/TUN/LH/2020. Ia mengingatkan kita semua pada tafsir agraria bahwa tanah adalah amanah lintas generasi. Ia mengingatkan sains bahwa bentang yang telah menunjukkan kerawanan bencana tidak boleh dibuka lebih lanjut.
Penutup: Alam Aceh Bukan Warisan untuk Dihabiskan
Apabila kita meletakkan Samadua dan Beutong Ateuh berdampingan, kita melihat lebih dari sekadar dua konflik tambang. Kita melihat sebuah pilihan sejarah yang sedang dihadapi Aceh: apakah bentang ini akan dikelola sebagai penyangga ekologis dan panggung ekonomi rempah rakyat yang berkelanjutan, ataukah akan diserahkan kepada rezim ekstraksi yang telah berkali-kali terbukti meninggalkan lubang, lumpur, dan luka?
Pilihan itu bukan hipotetis. Ia sedang diambil, hari ini, lewat setiap IUP yang dikeluarkan, setiap peta WIUP yang dibuat, setiap konsultasi yang dilewatkan, setiap suara warga yang tidak didengarkan. Yayasan APEL Green Aceh, Selamatkan Hutan Hujan, Yes to Life No to Mining, Pawang Uteun, Lanskap Hijau Sumatera dan seluruh jaringan masyarakat sipil, menegaskan posisi yang terang: (1) Evaluasi menyeluruh atas seluruh IUP di Samadua dan Beutong Ateuh; (2) Penerapan penuh prinsip PADIATAPA; (3) Keterbukaan informasi perizinan kepada publik; dan (4) Penghentian aktivitas pertambangan yang berpotensi memicu konflik agraria serta kerusakan lingkungan sebelum hak atas lahan, partisipasi masyarakat, dan dampak ekologis diselesaikan secara terbuka.
Pala Samadua telah memberi makan keluarga selama lebih dari seratus tahun. Kemili Beutong Ateuh telah tumbuh bersama sejarah panjang perlawanan Aceh. Sungai-sungai yang mengalir dari kedua kawasan itu memberi hidup kepada jutaan manusia di hilir. Bencana November 2025 telah memperingatkan kita apa yang terjadi ketika bentang ini dilemahkan. Putusan MA 2020 telah menyatakan apa yang secara hukum tidak boleh dilakukan. Suara-suara dari desa-desa telah dengan jelas mengatakan apa yang mereka inginkan. Yang tersisa adalah keberanian negara untuk mendengar. Alam Aceh bukan warisan untuk dihabiskan.
Yayasan APEL Green Aceh untuk hutan, air, dan ruang hidup masyarakat Aceh.